Permendagri 81 Tahun 2022 PDF

Permendagri 81 Tahun 2022 PDF Download

Permendagri 81 Tahun 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Permendagri 81 Tahun 2022 PDF Details
Permendagri 81 Tahun 2022
PDF Name Permendagri 81 Tahun 2022 PDF
No. of Pages 109
PDF Size 1.41 MB
Language English
CategoryIndonesian | Bahasa Indonesia
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

Permendagri 81 Tahun 2022

Pada postingan kali ini kami akan menyajikan Permendagri 81 Tahun 2022 PDF. Pada 3 Juni 2022, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Tahun 2023. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590.

Salinan, pertimbangan penetapan aturan tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 Dalam rangka menjamin efektivitas pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, perlu dilakukan koordinasi perencanaan program aksi tahunan. Adalah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Antar Daerah mewujudkan sinergi melalui rencana aksi pemerintah daerah dan perencanaan program kerja tahunan.

Permendagri 81 Tahun 2022 PDF – Rincian

Entitas Kementerian Dalam Negeri
Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 81 Tahun 2022
Tahun 2022
Tentang Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Tanggal Ditetapkan 3 Juni 2022
Tanggal Diundangkan 13 Juni 2022
Berlaku Tanggal 13 Juni 2022
Sumber Berita Negara Tahun 2022 Nomor 590

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2022

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat daerah adalah kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan unsur pembantu Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lain, adalah unsur penyelenggara perencanaan pemerintahan yang mengoordinasikan, mengoordinasikan, dan mengoordinasikan tugas penyiapan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerahnya.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan instrumentasi daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Aksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Aksi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rangkaian Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Batas Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah prioritas batas anggaran maksimum yang ditetapkan perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Terdapat program dan tolak ukur.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

Di sini Anda dapat mengunduh Permendagri 81 Tahun 2022 PDF secara gratis dengan mengklik tautan yang diberikan di bawah ini.


Permendagri 81 Tahun 2022 PDF Download Link