Permentan No 10 Tahun 2022 PDF

Permentan No 10 Tahun 2022 PDF Download

Permentan No 10 Tahun 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Permentan No 10 Tahun 2022 PDF Details
Permentan No 10 Tahun 2022
PDF Name Permentan No 10 Tahun 2022 PDF
No. of Pages 37
PDF Size 0.92 MB
CategoryIndonesian | Bahasa Indonesia
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

Permentan No 10 Tahun 2022

Pada postingan kali ini kami akan menyajikan Permentan No 10 Tahun 2022 PDF. Menteri Pertanian Sayahrul Yasin Limpo merilis Peraturan (Perman) Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Pupuk Bersubsidi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi di Sektor Pertanian. Langkah itu diambil pemerintah untuk menghadapi gejolak kenaikan harga pangan dan energi global.

Menteri Pertanian 10/2022 memiliki empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah. Pertama, petani yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar berhak atas pupuk bersubsidi paling banyak 2 hektar per musim tanam pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan.

Permentan No 10 Tahun 2022 PDF – Ringkasan

Kedua, pupuk bersubsidi ditujukan untuk sembilan (sembilan) komoditas pokok dan strategis, antara lain beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.
INFORMASI NASIONAL – Menteri Pertanian Siyaharul Yasin Limpo mengeluarkan Peraturan (Perman) Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Pupuk Bersubsidi Di Bidang Pertanian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi. Langkah itu diambil pemerintah untuk menghadapi gejolak kenaikan harga pangan dan energi global.

Menteri Pertanian 10/2022 memiliki empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah. Pertama, petani yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar berhak atas pupuk bersubsidi paling banyak 2 hektar per musim tanam pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan.

Kedua, pupuk bersubsidi ditujukan untuk sembilan (sembilan) komoditas pokok dan strategis, antara lain beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK. Kedua jenis pupuk ini dipilih karena dinilai sangat sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang membutuhkan unsur hara makro esensial.

Keempat, dengan memperhatikan standar luas lahan sawah lindung (LP2B), Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) digunakan untuk mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi dengan menggunakan data spasial dan/atau data luas lahan. , Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan akurat.
PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) diperintahkan untuk memasok pupuk bersubsidi. Dalam rencana aksi PIHC 2022, telah disediakan 8.963 juta ton pupuk untuk pupuk urea dan 3.412 juta ton produksi pupuk NPK telah disediakan.

Guru Besar Pertanian Universitas Lampung, Prof. Dokter. Eh. Bustanul Arifin, M.Sc, Peningkatan produktivitas pertanian harus menjadi prioritas utama dalam setiap regulasi pertanian. “Integrasi sistem dan integrasi data harus dilakukan sesuai dengan peraturan ini agar produktivitas pertanian meningkat selanjutnya dalam peraturan ini.” katanya di Jakarta, Jumat, 15 Juli.

Menurutnya, data petani berperan penting dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga pendistribusian ke depan dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran. “Simlutan yang direncanakan dengan matang dalam menghasilkan data petani secara otomatis akan mendorong pelaksanaan pemupukan dengan baik sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan,” ujarnya.

Pemerintah mengharapkan kebijakan ini didukung oleh seluruh masyarakat, sehingga dapat berhasil menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas dan kinerja pertanian melalui optimalisasi sumber daya yang ada.

Lewat Permentan Nomor 10 Tahun 2022, Kementan Perbaiki Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementon) telah mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan rezim pupuk bersubsidi. Kebijakan terkait tata cara alokasi dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di sektor pertanian telah resmi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permanen) No.10 Tahun 2022. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk menghadapi volatilitas pertumbuhan harga pangan dan energi global. Utamanya, karena kenaikan harga pangan akibat terganggunya rantai pasokan barang dan jasa selama pandemi COVID-19. Hal ini juga diperparah dengan gejolak geopolitik dunia akibat Perang Rusia-Ukraina.

Keputusan dan Peraturan Menteri Pertanian

  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 2020 Tentang Pedoman Umum Penautan Dukungan
  • Pemerintah Kepada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
  • Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan
  • Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit, 2020 (Unduh)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (unduh)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (unduh)
  • Tentang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019
  • Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, dan Sarana dan Prasarana
  • Perkebunan Kelapa Sawit (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/permentan/TU.120/5/2018 tentang Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Unduh)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7/permentan/TU.120/2/2016 tentang Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang uraian tugas satuan kerja Ikhelan IV di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/permentan/KB.410/5/2016 Nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Republik Indonesia di (unduh)
  • Permeasi No. 18/2016 tentang Peremajaan Kelapa Sawit (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tata Cara dan Standar Operasional
  • Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Pertanian (unduh)
  • Keputusan Menteri Pertanian No. 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Areal Perkebunan Nasional (unduh)
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Perkebunan (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11/Permantan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao Yang Baik (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi Yang Baik (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 127 Tahun 2014 tentang Impor dan Ekspor Bibit Tanaman (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Induk Lada (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kebun
  • Perbanyakan Benih Teh (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No.14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Kelapa Sawit oleh Petani Kecil (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Daerah (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No.51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kopi (unduh)
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Pala (unduh)
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Laksana Pascapanen Nilam (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Lada Hitam (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pasca Panen Tembakau (Download)
  • Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia

Di sini Anda dapat mengunduh Permentan No 10 Tahun 2022 PDF secara gratis dengan mengklik tautan yang diberikan di bawah ini.


Permentan No 10 Tahun 2022 PDF Download Link