SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF

SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF Download

SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF Details
SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022
PDF Name SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF
No. of Pages 27
PDF Size 0.78 MB
Language English
CategoryIndonesian | Bahasa Indonesia
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022

Pada postingan kali ini kami akan menyajikan SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagari) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) No. 01 /KB/2022, No. 408 tahun 2022, nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, nomor 420-1026 Tahun 2022 mengatur tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Pada penyesuaian keenam, pelaksanaan PTM didasarkan pada tingkat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan capaian vaksinasi guru dan tenaga kependidikan (PTK), serta anggota lansia. masyarakat. “Penetapan besaran PPKM masih dikontrol melalui arahan Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan dari waktu ke waktu,” jelas Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Sejen Kemendikbudristek) Jakarta, di Rabu (11/5).

SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF – Highlight

Bagi satuan pendidikan lanjut usia (lansia) dengan capaian imunisasi PTK lebih dari 80 persen pada PPKM Level 1 dan Level 2 ke atas 60 persen, agar tetap 100 persen PTM setiap hari dengan Jam Belajar Bijak (JP) Diperlukan. Mereka yang mendapat vaksinasi PTK kurang dari 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga wajib mendapatkan PTM 100 persen setiap hari dengan masa belajar minimal 6 JP.

Kemudian, bagi lansia dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan di atas 60 persen yang berada di wilayah PPKM level 3, wajib memiliki PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum. Sedangkan pencapaian vaksinasi PTK kurang dari 80 persen dan lansia kurang dari 60 persen, perlu dilakukan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan modus pembelajaran campuran maksimal 6JPs.

Untuk satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4, imunisasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, wajib memiliki PTM 50 persen dengan maksimal 6 JP dengan modus pembelajaran campuran secara bergantian setiap hari. “Sementara imunisasi PTK kurang dari 80 persen dan imunisasi lansia kurang dari 60 persen, mereka tetap wajib melakukan PJJ,” kata Sekjen Kemendikbud.

Selain itu, satuan pendidikan yang berada di daerah khusus berdasarkan kondisi geografis yang terpencil juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh (100 persen) dengan daya tampung siswa seratus persen sesuai dengan Capemendicbudristek No. 160/P/2021.

Suharti mengatakan, penyesuaian aturan dilakukan melalui diskusi lintas sektoral dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi terkini pandemi COVID-19 yang melibatkan pakar pendidikan dan ahli epidemiologi. “Empat Permen yang terakhir menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan PTM. Pemerintah daerah tidak boleh menambah aturan atau persyaratan lain,” katanya.

Beberapa variasi dalam kegiatan pembelajaran tatap muka antara lain pelaksanaan kembali kegiatan ekstrakurikuler dan permainan, asalkan kegiatan tersebut dilakukan di luar ruangan/ruang terbuka. Selain itu, kantin telah dibuka kembali dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM level 1, 2 dan 3 serta 50 persen untuk satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilakukan sesuai norma Kantin Sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Suharti mengatakan, “Karena semua anak tidak bisa membawa bekal dari rumah, kami beri izin agar kantin sekolah bisa kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan.”

Suharti mengatakan, “Pedagang makanan di luar pagar harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 setempat dan diperbolehkan berbisnis dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai pengaturan PPKM. Pastikan anak-anak kita bergizi dan baik. Makan makanan yang dimasak dengan baik. ”

Orang tua/wali siswa tetap dapat memilih agar anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh hingga tahun ajaran 2021/2022 berakhir. “Orang tua/wali yang masih memilih pendidikan jarak jauh harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter,” kata Suharti.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pelanggaran protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Kanwil Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

“Jika ditemukan lebih dari 5 persen kasus positif terkonfirmasi dan ada klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara minimal 10 x 24 jam,” kata Suharti.

Namun, jika surveilans diikuti dan ditentukan bukan klaster penularan dan tingkat konfirmasi positif kurang dari 5 persen, PTM dapat dihentikan hanya pada kelompok studi dengan kasus terkonfirmasi dan/atau kontak dekat sampai dibatasi. Covid-19 selama 5×24 jam.

Selain itu, jika hasil pemantauan perilaku di satuan pendidikan kurang dari 80 persen, maka perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap penyusunan checklist dan penerapan protokol kesehatan, tutup Sekjen Kemendikbud.

Aturan Lengkap SKB 4 Menteri Terbaru soal PTM 100 Persen

Menteri Pendidikan dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 menteri pedoman pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yang juga mengatur tatap muka -belajar tatap muka atau 100% PTM.
Mengacu pada SK 4 menteri tentang PTM, pelaksanaan PTM dalam penyesuaian keenam dilakukan berdasarkan tingkat PPKM yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi guru dan tenaga kependidikan (PTK) serta lansia. (tua).

Dalam keterangan tertulis, Suharti, Sekretaris Jenderal (Sidang Umum Kemendikbudristek), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengatakan, “Penetapan tingkat PPKM masih diatur melalui instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan dari waktu ke waktu. ke waktu. Apakah.”

Di sini, di posting ini, kami akan menyajikan SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF dengan mengklik tautan yang diberikan di bawah ini.


SKB 4 Menteri Tentang PTM 2022 PDF Download Link