UU No 1 Tahun 2022 PDF

UU No 1 Tahun 2022 PDF Download

UU No 1 Tahun 2022 PDF Download for free using the direct download link given at the bottom of this article.

UU No 1 Tahun 2022 PDF Details
UU No 1 Tahun 2022
PDF Name UU No 1 Tahun 2022 PDF
No. of Pages 143
PDF Size 8.29 MB
Language English
CategoryIndonesian | Bahasa Indonesia
Download LinkAvailable ✔
Downloads17

UU No 1 Tahun 2022

Pada postingan kali ini kami akan menyajikan UU No 1 Tahun 2022 PDF. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Suatu sistem administrasi keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil, transparan, akuntabel, dan harmonis berdasarkan undang-undang.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dari Indonesia Adalah. Menteri adalah menteri yang mengurus urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

UU No 1 Tahun 2022 PDF – Rincian

1 Jenis Undang-undang (UU)
2 Entitas Pemerintah Pusat
3 Nomor 1
4 Tahun 2022
5 Judul Undang-undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6 Ditetapkan Tanggal 05 Januari 2022
7 Diundangkan Tanggal 05 Januari 2022
8 Berlaku Tanggal 05 Januari 2022
9 Sumber LN.2022/No.4, TLN No.6757, jdih.setneg.go.id : 100 hlm.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan legislatif daerah menurut asas otonomi dan fungsinya dibantu oleh asas otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah badan perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu sistem kesatuan. Negara Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden, yang dilaksanakan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan memperkaya masyarakat.

Kepala daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  • Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah;
  • bahwa pemerintah daerah secara otomatis mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan;
  • Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, serasi, dan akuntabel berdasarkan Panchsheela dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. ,
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan baik. dasar iman adalah hukum di atas hukum;
  • bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pajak lainnya untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang;
  • 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi keuangan, sehingga perlu diubah;
  • bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi keuangan, sehingga perlu diubah;
  • Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut dalam huruf A sampai dengan huruf G, perlu dibuat undang-undang tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di sini Anda dapat mengunduh PDF UU No 1 Tahun 2022 secara gratis dengan mengklik tautan yang diberikan di bawah ini.


UU No 1 Tahun 2022 PDF Download Link

RELATED PDF FILES